Page 23 - BUKU JUDICAL RIVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
P. 23
permohonan Permohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, keterangan DPR, [3.17.2] Bahwa perspektif perdamaian a quo merupakan instrumen fundamental
keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, keterangan yang menjadi parameter keberhasilan permohonan PKPU. Sebab, tujuan yang
Pihak Terkait IKAPI, dan keterangan Pihak Terkait AKPI, Mahkamah selanjutnya paling hakiki dimohonkannya permohonan PKPU adalah untuk mencapai
mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut: kesepakatan antara debitor dan kreditor dalam rencana menyelesaikan utang
[3.17.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU tidak dapat dilepaskan dari debitor baik sebagian atau seluruhnya serta dilakukannya restrukturisasi utang-
keadaan keuangan seorang debitor yang mengalami kesulitan, sehingga utang debitor tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan adanya perdamaian atas
berpotensi adanya ketidakmampuan membayar utang-utangnya dan oleh rencana penyelesaian utang dan restrukturisasi utang debitor dimaksud
karenanya diperlukan beberapa upaya antara lain: meskipun berasal dari kedua belah pihak, debitor dan kreditor, akan tetapi
1. mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya atau di debitorlah yang sesungguhnya mengetahui secara pasti tentang keadaan
dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata; kemampuan keuangannya yang kemudian dijadikan bagian pada klausula-
2. mengajukan permohonan PKPU termasuk mengajukan perdamaian dalam klausula dalam mengajukan skema pembayaran kepada kreditor. Dengan
PKPU; demikian, filosofi permohonan PKPU secara natural awalnya hanya menjadi hak
3. mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan dari debitor adalah berkenaan dengan argumentasi bahwa hanya debitorlah
termasuk mengajukan perdamaian dalam kepailitan. sesungguhnya yang mengetahui kemampuan pembayaran atas utang-utangnya.
Berkenaan dengan beberapa alternatif di atas, salah satu pilihan terbaik Oleh karena itu, persoalan mendasar yang harus diuraikan oleh Mahkamah
yang dapat dilakukan oleh debitor adalah dengan mengajukan permohonan PKPU selanjutnya adalah berkenaan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh
kepada pengadilan niaga. Sebab, pilihan demikian sama halnya dengan debitor kreditor.
akan mendapatkan kesempatan untuk menata kembali kemampuan keuangannya [3.17.3] Bahwa berkaitan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor
dan pada akhirnya dapat dihindari akibat fatal yang dialami debitor pailit. Oleh secara terminologi adalah hak yang diberikan kepada kreditor untuk mengajukan
karena itu, debitor mendapat kesempatan untuk menata kelangsungan usahanya permohonan dengan alasan kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat
serta memperoleh manfaat waktu, ekonomi, dan kepastian hukum. Dengan melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,
mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU, debitor dapat dengan memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang,
bermusyawarah dengan para kreditor tentang cara-cara pembayaran utangnya untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi
dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya [vide Pasal
termasuk apabila diperlukan dan disepakati untuk melakukan restrukturisasi 222 ayat (3) UU 37/2004]. Lebih lanjut, secara doktriner dapat dijelaskan, hak
atas utang-utang debitor tersebut. untuk mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor didasarkan pada
Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU dalam Undang-Undang pertimbangan salah satunya penerapan asas keseimbangan dan asas keadilan.
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Artinya, apabila debitor benar-benar mengalami kesulitan untuk melakukan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang rencana pembayaran atas utangnya terhadap kreditor maka kepada kreditor
tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU 4/1998) yang menjadi “cikal diberi hak untuk mengajukan permohonan PKPU agar debitor tidak dalam
bakal” UU 37/2004 pada dasarnya hanya memberikan hak kepada debitor untuk keadaan yang semakin sulit di dalam menyelesaikan utang-utangnya, sehingga
mengajukan permohonan PKPU dengan alasan debitor tidak dapat atau dapat dihindari adanya kepailitan. Oleh karena itu, “niat baik” dari kreditor
memperkirakan bahwa debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang- seharusnya tidak boleh tercederai oleh tujuan lain yang justru akan
utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih [vide Pasal 212 UU 4/1998]. menghadapkan debitor dalam posisi dapat kehilangan kesempatan untuk
Namun, dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004 permohonan PKPU tidak melanjutkan kelangsungan usahanya dan “terjebak” dalam keadaan pailit.
hanya diajukan debitor, akan tetapi juga dapat diajukan oleh kreditor. Hal Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menjadi sangat
demikian yang kemudian menimbulkan persoalan yang disebabkan adanya penting untuk memberikan penegasan bahwa sepanjang permohonan PKPU
ketidaksesuaian antara tujuan permohonan PKPU, yang semula adalah menjadi masih dapat diajukan oleh kreditor perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari
instrumen bagi debitor di dalam menghindari adanya kepailitan dengan kreditor agar benar-benar tidak mencederai “niat baik” tersebut, sehingga
mengajukan permohonan PKPU, namun pada kenyataannya akibat pailit tersebut eksistensi debitor yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan
tidak dapat dihindari apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tidak dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga kelangsungan usahanya dan
diperoleh adanya perdamaian. justru tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kepastian hukum instrumen
16
