Page 119 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 119
DINAMIKA DALAM NEGERI
Berdasarkan peraturan ini, Airlangga Hartanto
yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian pada periode tersebut ditunjuk sebagai
Ketua Komite Kebijakan. Dalam melaksanakan jabatannya,
Ketua Komite Kebijakan dibantu oleh enam Wakil Ketua
yang terdiri dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan
Investasi; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Kemanan; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Kesehatan; dan
Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana
mengemban tugas untuk membantu mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan. Adapun Satgas
40
COVID-19 dipimpin oleh Kepala BNPB, dan Satgas PTEN
41
dipimpin oleh Wakil Menteri 1 BUMN. Sama seperti
42
dengan GTPP COVID-19, secara hierarki kelembagaan,
KPCPEN berada di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Presiden. 43
Dalam rapat perdana penyusunan program kerja,
KPCPEN menyusun beberapa strategi dalam penanganan
COVID-19, diantaranya meningkatkan surveillance
(pengawasan) terhadap fluktuasi kasus COVID-19 dengan
melakukan test, tracing, and treatment (3T); meningkatkan
komunikasi publik secara efektif untuk tetap menerapkan
protokol kesehatan; serta melakukan penelitian terkait
40 Ibid., pasal 4.
41 Ibid., pasal 7.
42 Ibid., pasal 9.
43 Ibid., pasal 2.
103
