Page 118 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 118

HOPE
                                      Harmony & Humanity
                                 Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan


                     Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Dengan
                     peraturan ini, Pemerintah membubarkan 18 tim dan/
                     atau instansi, salah satunya adalah GTPP COVID-19, dan
                     mencabut serta menyatakan tidak berlakunya 16 peraturan
                     perundang-undangan.

                           KPCPEN terdiri atas tiga unit kerja: Komite Kebijakan,
                     Satgas COVID-19, dan Satgas Pemulihan dan Transformasi
                     Ekonomi Nasional (PTEN).  Dalam peraturan tersebut,
                                               38
                     tugas Komite Kebijakan dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1),
                     yaitu: menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada
                     Presiden; mengintegrasikan dan menetapkan langkah-
                     langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan
                     yang diperlukan; melakukan pemantauan dan evaluasi
                     pelaksanaan kebijakan. 39

                           Sedangkan tugas, fungsi, dan wewenang Satgas
                     COVID-19  dan  Satgas  PTEN  meliputi:  melaksanakan
                     dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis;
                     menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan
                     strategis secara cepat dan tepat; melakukan pengawasan
                     pelaksanaan kebijakan strategis; serta menetapkan dan
                     melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang
                     diperlukan. Faktor pembeda antara kedua satuan tugas
                     tersebut adalah, Satgas COVID-19 hanya berfokus pada
                     percepatan penanganan dan pengendalian pandemi
                     COVID-19, sedangkan Satgas PTEN hanya berfokus pada
                     sektor ekonomi, termasuk menyelesaikan permasalahan
                     yang dihadapi sektor-sektor usaha riil.

                  38  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona
                     Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), pasal 2.
                  39  Ibid., pasal 3 ayat (1).


                                             102
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123