Page 113 - HOPE HARMONY & HUMANITY

DINAMIKA DALAM NEGERI

hal tersebut, pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah
menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
25
melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
Penetapan tersebut mengacu pada UU No. 6/2018, yang
mendefinisikan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat
luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular
dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir,
pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme,
dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan
berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. 26

Selanjutnya, pada tanggal 13 April 2020 Pemerintah
meningkatkan kategori penyebaran COVID-19 dari semula
Keadaan Tertentu Darurat Bencana menjadi Keadaan
Darurat Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden
27
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-
Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
Dalam keputusan tersebut, Presiden pun menetapkan
bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan
(GTPP) COVID-19 yang telah dibentuk sebelumnya, menjadi
lembaga sentral dalam menanggulangi bencana nasional
akibat penyebaran COVID-19. 28

25 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diktum kesatu.
26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan, pasal
1 ayat (2).
27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-
Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, diktum kesatu.
28 Ibid., diktum kedua.

97