Page 109 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 109
DINAMIKA DALAM NEGERI
“Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal
12
ini berimplikasi bahwa segala aspek penyelenggaraan
negara harus berdasarkan hukum. Sehingga dalam setiap
13
pembentukan kebijakan, pemerintah pada hakikatnya
memerlukan dasar hukum melalui peraturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut
menjadi pedoman dalam implementasi langkah-langkah
strategis pemerintah. Hal ini tentu wajib diiringi dengan
aktualisasi secara optimal oleh seluruh stakeholders, agar
cita-cita luhur yang tersirat dapat diraih. Hukum sejatinya
memiliki peran vital sebagai sarana dalam mewujudkan
kemaslahatan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia,
terutama di masa krisis pandemi COVID-19 saat ini.
UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi
memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia atas
kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 28H ayat (1), pasal 34 ayat (2) dan ayat (3). Esensinya,
konstitusi menegaskan urgensi perlindungan hak asasi
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan dalam
konstitusi tersebut merupakan landasan hukum dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam
rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Di masa krisis yang sedang melanda, peran DPR
menjadi fundamental mengingat fungsi vital yang
dimiliki oleh lembaga legislatif tersebut. Sebagaimana
yang diamanatkan pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, DPR
12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3).
13 M. Azis Syamsuddin, Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang, (Jakarta: DPR RI. 2020), hlm. 13.
93
