Page 111 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 111
DINAMIKA DALAM NEGERI
1. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat & Keadaan
Darurat Bencana Nasional
Anasir Keadaan Darurat termaktub dalam pasal 12
UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada
Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, dan pasal
17
22 UUD NRI 1945 memberikan hak kepada Presiden
untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) dalam ikhwal kegentingan
yang memaksa. Terdapat tiga unsur esensial dalam
18
pembentukan Keadaan Darurat bagi suatu negara sehingga
memunculkan ikhwal kegentingan yang memaksa, yaitu:
unsur adanya ancaman yang membahayakan; unsur
adanya kebutuhan yang mengharuskan; dan unsur adanya
keterbatasan waktu yang tersedia.
19
Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa
kategori Keadaan Darurat, diantaranya: Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(UU No. 6/2018); Kedaruratan Sipil yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang
Nomor 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya;
dan Kedaruratan Bencana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (UU No. 24/2007). 20
17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 12.
18 Ibid., pasal 22.
19 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Rajawali Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 207.
20 Biro Kajian PLEADS dan FPCI UNPAD, “Refleksi Kebijakan Pemerintah Di Tengah Pandemi Covid-19:
Emergency Power Dan Upaya Proteksi Warga Negara”, 18 Juni 2021, https://fh.unpad.ac.id/refleksi-
kebijakan-pemerintah-di-tengah-pandemi-covid-19-emergency-power-dan-upaya-proteksi-
warga-negara/, diakses pada tanggal 22 Juli 2021.
95
