Page 112 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 112
HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan
Sejak COVID-19 mulai mewabah di China pada akhir
tahun 2019, Pemerintah telah mewaspadai potensi bencana
dan menyiapkan beberapa langkah antisipatif. Pada tanggal
28 Januari 2020, Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) menerbitkan Keputusan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun
2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia,
dengan mengacu pada ketentuan UU No. 24/2007.
Melalui peraturan tersebut, Pemerintah melalui
BNPB mengkategorikan potensi ancaman penyebaran
COVID-19 sebagai Keadaan Tertentu Darurat Bencana,
21
dan sebagai langkah mitigasi memberlakukan Tanggap
Darurat Bencana yang berlaku sejak 28 Januari hingga
22
23
29 Mei 2020. Walau tidak ditetapkan sebagai Keadaan
24
Darurat Bencana Nasional, akan tetapi dalam teknis
pelaksanaannya Pemerintah menanggapi serius potensi
ancaman COVID-19 dengan mengerahkan seluruh sumber
daya nasional.
Penyebaran COVID-19 sulit untuk dibendung seiring
dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pertama di
Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Menindaklanjuti
21 Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9A Tahun
2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia, diktum kesatu.
22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, pasal 1 angka (3).
23 Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9A Tahun
2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia, diktum kedua.
24 Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13A Tahun
2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia, bagian kesatu dan kedua.
96
