Page 110 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. Selama pandemi COVID-19 berlangsung,
14
Pemerintah secara nyata telah menggunakan sejumlah
peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum
untuk melahirkan sejumlah kebijakan. Baik melalui
peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam
hukum positif (ius constitutum) Indonesia, maupun dengan
melibatkan peran DPR sesuai fungsinya di bidang legislasi,
yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan
baru (ius constituendum), dimana pembentukannya
ditujukan sebagai upaya penanganan COVID-19.
Dalam menjalankan fungsinya di bidang anggaran,
DPR mendistribusikan anggaran sesuai dengan skala
prioritas, dengan merujuk kebijakan pemerintah dalam
15
rangka penanganan pandemi. Terkait fungsi di bidang
pengawasan, DPR wajib mencermati, mengkaji, dan
mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
lembaga eksekutif, serta mengawasi implementasinya;
karena dalam konsep kedaruratan yang sedang dihadapi,
berimplikasi terhadap pemberian kewenangan yang luar
biasa kepada lembaga eksekutif (emergency powers ).
16

14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 20A ayat (1).
15 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, (Rajawali Pers: Depok, 2009) hlm. 298.
16 Emergency powers are special prerogatives that a government or a President can resort to in
extraordinary situations such as war, insurgency, terrorist attacks or other severe threats to the
State, environmental calamities, serious industrial accidents, pandemics or similar situations that
threaten lives. It is commonly agreed these powers should only be used in such extraordinary
circumstances, and even then only to the extent that the situation requires. (Anna Khakee, “Securing
democracy: A Comparative Analysis of Emergency Powers in Europe”, Policy Paper No. 30 Ed (Geneva
Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2009).

94