Page 104 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 104
HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan
makar, dalam KUHP Pasal 108 pelakunya terancam pidana
penjara maksimal 15 atau 20 tahun. Masalahnya, yang dapat
dipidanakan dengan penyebutan istilah separatis, makar,
atau pemberontak ini hanya perorangan. Padahal, OPM
dan sejenisnya bukan sekadar kumpulan orang perorang
seperti kelompok kejahatan biasa.
OPM adalah organisasi yang mempunyai tujuan
tertentu yang mengikat semua orang yang bergabung di
dalamnya dan tidak bergantung pada individu tertentu.
Saat seorang pemimpin sebuah distrik tertangkap atau
bertobat, dia digantikan yang lain.
Risiko lain yang lebih besar dari pendefinisian
KKB sebagai pemberontak adalah munculnya peluang
bagi mereka dan anasirnya di luar negeri untuk merujuk
Protokol Tambahan II tahun 1977 dari Konvensi Jenewa
(Geneva Convention). Konvensi tersebut merupakan
hukum internasional tentang penanganan perang (jus in
bello) atau disebut pula hukum humaniter internasional.
Protokol Tambahan II membahas konflik bersenjata
noninternasional atau di dalam sebuah negara.
Di dalam Pasal 1 dinyatakan, “Angkatan perang
pemberontak atau kelompok bersenjata pemberontak
lainnya yang terorganisir di bawah komando, sehingga
memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer
secara terus menerus dan teratur,” yang berarti termasuk
objek Konvensi Jenewa. Pasal 3 Protokol Tambahan II
melarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada
larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah
88
