Page 103 - HOPE HARMONY & HUMANITY

DINAMIKA DALAM NEGERI

keputusan tersebut sudah tepat dan proporsional. Asalkan
mekanisme pelaksanaannya tetap sesuai dan mengacu
pada UU Anti-Teror, serta tetap memperhatikan aspek
hukum dan HAM.
Ditinjau dari identitasnya kelompok bersenjata di
Papua mengaku dirinya dengan berbagai nama seperti:
Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Nasional
Pembebasan Papua Barat (TNPPB), dan sebagainya. Selama
ini kelompok bersenjata di Papua disebut sebagai Kelompok
Kriminal Bersenjata (KKB). Istilah tersebut merefleksikan
strategi komunikasi publik dari pemerintah dan polisi,
sekaligus pendefinisian masalah keamanan di Papua
disebabkan adanya organisasi yang melanggar hukum
pidana (kriminal) dengan memiliki dan menggunakan
senjata secara ilegal.

Pendefinisian OPM sebagai KKB tidak salah
sepenuhnya, tetapi istilah itu terlampau umum. Karena
begal motor, perampok bank dan rumah misalnya, juga
dapat tergolong KKB sepanjang mereka berkelompok
dan memakai senjata api (tajam) dalam aksi kriminalnya.
Sebagian pihak menilai OPM, TNPPB, atau apa pun
namanya adalah separatis. Dilihat dari tujuannya untuk
memisahkan diri dari Indonesia atau mengerat sebagian
keutuhan wilayah Indonesia, separatis tergolong makar
yang dalam KUHP Pasal 106 terancam pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Definisi lain terhadap OPM adalah pemberontak
terhadap negara atau pemerintahan yang sah. Mirip dengan

87