Page 102 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 102

HOPE
                                      Harmony & Humanity
                                 Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan


                     orang guru di Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua,
                     KKB juga pernah melakukan pembantaian terhadap 31
                     orang pekerja infrastruktur yang terjadi pada tahun 2018
                     lalu. Tragedi tersebut tentunya melahirkan suasana teror
                     di tengah masyarakat. Terkait dengan jumlah korban, angka
                     31 ditambah dengan satu orang anggota TNI yang tewas
                     satu hari setelahnya, bahkan lebih besar dari jumlah korban
                     terorisme yang berlangsung dalam satu dekade terakhir di
                     Indonesia. Dan bila benar tindakan tersebut didorong oleh
                     motif untuk memisahkan diri dari NKRI, artinya gerakan
                     tersebut juga bersifat ideologis dan bermotif politik.

                           Kasus terakhir yang menarik perhatian adalah
                     pembunuhan terhadap Kepala BIN Papua, Brigjen TNI Gusti
                     Putu Danny Nugraha di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak
                     Papua pada Minggu, 25 April 2021. Ini jelas menunjukkan
                     suatu motif politik KKB untuk melawan aparat negara, yang
                     menimbulkan suasana teror di masyarakat.

                           Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik
                     Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam siaran persnya
                     pada 29 April 2021 telah menetapkan KKB dan OPM sebagai
                     organisasi teroris. Dengan demikian pola penanganan
                     terhadap kelompok bersenjata di Papua saat ini telah
                     menggunakan metode penanggulangan terhadap ancaman
                     terorisme.

                           Tidak sedikit pro dan kontra di masyarakat terkait
                     lahirnya keputusan pemerintah tersebut. Namun Wakil
                     Ketua DPR RI Bidang Korpolkam sendiri menilai bahwa




                                             86
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107