Page 123 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 123
DINAMIKA DALAM NEGERI
awal pandemi COVID-19 merebak hingga medio tahun 2021,
secara garis besar pemerintah telah mengeluarkan dua
bentuk kebijakan perihal penyelenggaraan kekarantinaan
kesehatan.
a. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Pada akhir bulan Maret tahun 2020, kasus
terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia mulai
meningkat. Pemerintah mendapatkan rekomendasi
dari DPR dan sejumlah pakar kesehatan untuk segera
melaksanakan karantina secara selektif. Mengacu pada
ketentuan yang termuat dalam UU No. 6/2018, terdapat
empat opsi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah perihal
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 49 ayat (1), “Dalam rangka
melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada
situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan
Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah
Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat
Karantina Kesehatan.” 46
Dalam Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 30
Maret 2020, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk
menempuh opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Menurut Presiden Joko Widodo, opsi ini paling
sesuai untuk ditempuh masyarakat Indonesia dengan
pertimbangan beberapa faktor, yaitu: luas wilayah, jumlah
penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan
budaya, perekonomian masyarakat, kemampuan fiskal,
dan lain-lain.
47
46 Ibid., pasal 49 ayat (1).
47 https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-
covid-19/, diakses pada tanggal 22 Juli 2021.
107
