Page 126 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

9/2020. Dalam poin 1 dijelaskan bahwa, Kepala Daerah
menyampaikan usulan kepada Menteri disertai dengan data
gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan
logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas
kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan
termasuk obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan
kepada Menteri juga termasuk gambaran kesiapan GTPP
COVID-19 Daerah. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi,
52
penetapan PSBB oleh Menteri dilakukan berdasarkan
rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah
berkoordinasi dengan GTPP COVID-19. Menteri
53
Kesehatan akan memutuskan menerima atau menolak
permohonan Kepala Daerah tersebut dalam waktu 2 hari
sejak penyampaian usulan. 54

Kebijakan PSBB di Indonesia pertama kali diterapkan
pada tanggal 10 April 2020 di Provinsi DKI Jakarta,
yang kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di
Indonesia. Sepanjang tahun 2020, penerapan kebijakan
PSBB pada mayoritas wilayah di Indonesia telah beberapa
kali mengalami perpanjangan dan perubahan bentuk,
mengikuti pertimbangan setiap Kepala Daerah setempat.
Dengan mempertimbangankan faktor-faktor seperti data
kasus dan peta sebaran COVID-19 dalam wilayah yang
bersangkutan.

Selama PSBB berlangsung, Provinsi DKI Jakarta
mengecualikan delapan sektor usaha untuk tetap

52 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), Tata Cara Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, poin 1.
53 Ibid., poin 9.
54 Ibid., poin 11.

110