Page 125 - HOPE HARMONY & HUMANITY

DINAMIKA DALAM NEGERI

penyebaran COVID-19. Pembatasan kegiatan tertentu
48
yang dimaksud adalah meliburkan sekolah dan kegiatan
perkantoran; pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan
kegiatan di fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan
budaya; pembatasan moda transportasi; dan pembatasan
kegiatan lainnya. Pelaksanaan PSBB dalam suatu
49
wilayah dilakukan selama masa inkubasi virus COVID-19
terpanjang (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih
terdapat bukti penyebaran. 50

Prosedur penetapan PSBB dalam suatu wilayah
(provinsi/kabupaten/kota) bersifat down to top, seperti
yang didalilkan dalam pasal 6 ayat (1) PP No. 21/2020 jo.
pasal 3 ayat (1) Permenkes No. 9/2020, Pemberlakuan
Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh Kepala
Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) kepada Menteri
Kesehatan. Dengan harapan pendelegasian kewenangan
51
pada setiap Kepala Daerah, dapat lebih memberikan respon
aktif dan menciptakan kebijakan yang tepat dan bermanfaat
bagi daerahnya.

Tata cara penetapan PSBB dalam suatu wilayah,
terdapat dalam bagian lampiran Permenkes No.

48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
pasal 1 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), pasal 1 ayat (1).
49 Ibid., pasal 4 ayat (1) jo. pasal 13 ayat (1).
50 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), pasal 13 ayat (2).
51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pasal 6 ayat
(1) jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), pasal 3 ayat (1).

109