Page 127 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 127

DINAMIKA DALAM NEGERI




                     beroperasi yaitu: sektor kesehatan, sektor pangan, sektor
                     energi, sektor komunikasi, sektor keuangan dan perbankan,
                     sektor logistik dan distribusi barang, sektor ritel, dan
                     industri strategis. Di saat kurva penambahan kasus harian
                     terkonfirmasi positif COVID-19 mulai melandai, Pemerintah
                     Provinsi DKI  Jakarta mencoba untuk melonggarkan
                     kebijakan PSBB, dengan mengeluarkan kebijakan PSBB
                     Transisi. Dalam hal ini, kegiatan di tempat peribadatan,
                     aktivitas perkantoran, dan pusat perbelanjaan diizinkan
                     untuk beroperasi. Di lain kesempatan, PSBB Transisi di
                     Provinsi DKI Jakarta bahkan memberikan izin operasional
                     hampir untuk seluruh sektor lainnya, mulai dari taman
                     rekreasi hingga kebun binatang. Namun sebaliknya, di
                     saat kurva penambahan kasus harian terkonfirmasi positif
                     COVID-19 meningkat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
                     menarik ‘rem darurat’ dan memberlakukan kebijakan PSBB
                     Ketat, yang diiringi dengan mencabut izin operasional
                     sejumlah sektor non-esensial.
                           Sepanjang tahun 2020, Pemerintah menggaungkan
                     kebijakan PSBB, namun DPR melihat fakta yang terjadi
                     kebijakan tersebut belum efektif dalam mengendalikan
                     pandemi. Skenario kebijakan down to top yang bertumpu
                     pada daerah, memberikan dampak pada setiap pemerintah
                     daerah untuk bermain dengan iramanya masing-masing.
                     DPR mencermati terdapat beberapa problematika yang
                     mengemuka dan harus dihadapi.

                           Pertama, alur permohonan penetapan PSBB dinilai
                     terlalu birokratis. Keterbatasan sumber daya manusia di
                     sejumlah daerah menjadi batu sandungan bagi Pemerintah


                                             111
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132