Page 131 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 131
DINAMIKA DALAM NEGERI
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan
Provinsi Bali. 57
Pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti
membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan
Work From Home (WFH) sebesar 75% dan Work From
Office (WFO) sebesar 25%; melaksanakan kegiatan belajar
mengajar secara daring/online; sektor esensial yang
berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap
dapat beroperasi 100%; kegiatan restoran (makan/minum
di tempat sebesar 25%); pembatasan jam operasional
untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00
WIB; mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100%;
mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan
pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50%. 58
Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 3
Februari 2021 Presiden Joko Widodo menggelar Rapat
Terbatas Kabinet untuk mengevaluasi kebijakan PPKM.
Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo meminta
jajarannya untuk melakukan upaya penanganan pandemi
secara lebih efektif terutama dengan mengoptimalkan
implementasi PPKM dengan cara pendekatan berbasis
mikro. Pada tanggal 5 Februari 2021, pemerintah melalui
59
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro
57 Ibid., diktum kesatu.
58 Ibid., diktum kedua.
59 https://setkab.go.id/tingkatkan-efektivitas-ppkm-presiden-instruksikan-pendekatan-berbasis-
mikro/, diakses pada tanggal 26 Juli 2021.
115
