Page 129 - HOPE HARMONY & HUMANITY

DINAMIKA DALAM NEGERI

Ketat dalam tempo yang terlampau singkat, menyebabkan
disorientasi arah bagi masyarakat, terlebih untuk
memahami narasi-narasi yang dicetuskan oleh pemerintah.
Hal ini membuktikan bahwa belum terjalinnya komunikasi
yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat untuk membentuk visi bersama dalam
menanggulangi COVID-19. Visi dalam suatu kebijakan
sudah selayaknya lebih terukur dan disosialisasikan lebih
terpadu, sehingga mampu menginspirasi seluruh elemen
masyarakat untuk bergotong royong dalam mencapai
target yang dicanangkan dalam visi kebijakan tersebut.
Ketiga, kebijakan PSBB pun membawa dampak negatif
bagi perekonomian Indonesia. Sejumlah sektor ekonomi
mulai dari sektor ritel, perkantoran, transportasi umum,
dan terutama sektor pariwisata melemah dikarenakan
pembatasan waktu dan/atau kapasitas operasional sektor-
sektor tersebut. Hal tersebut terefleksikan pada penurunan
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BPS,
secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% (c-to-c). 55

b. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Penyebaran COVID-19 melewati batas yuridis dan
administratif wilayah suatu daerah. Mendelegasikan
kewenangan kepada daerah dalam penanganan pandemi
COVID-19 dinilai menjadi sebuah kebijakan yang kurang
tepat. Selain itu, pembatasan mobilitas masyarakat pun
turut memukul perekonomian domestik dan membawa
dampak lainnya yang bersifat multidimensi.

55 Badan Pusat Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020”, Berita Resmi Statistik
No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021, hlm. 1

113