Page 130 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

Oleh karena itu, mengawali tahun 2021 Pemerintah
berupaya untuk menyeimbangkan kebijakan, sehingga
problematika di bidang kesehatan dapat terkendali dan di
saat yang bersamaan dapat menstimulus perekonomian
domestik. Untuk menyokong cita-cita tersebut, diperlukan
sinergi yang terpadu antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 6 Januari 2021, pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian COVID-19
(Inmendagri No. 1/2021). Dalam hal ini pemerintah mengacu
pada ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU No. 12/2011) jo. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12/2011.

Inmendagri No. 1/2021 menjadi dasar hukum
untuk menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) selama dua pekan terhitung sejak 11
Januari hingga 25 Januari 2021. Dasar penetapan PPKM
56
berbeda dengan PSBB yang bersifat down to top, PPKM
bersifat top to down dimana Pemerintah Pusat yang
menentukan wilayah-wilayah yang akan menerapkan
PPKM. Pada periode tersebut PPKM diterapkan di tujuh
provinsi dimana pertambahan kasus terkonfirmasi positif
COVID-19 di wilayah tersebut berada di atas rata-rata
nasional. Tujuh Provinsi tersebut adalah Provinsi Banten,

56 Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diktum kelima.

114