Page 255 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 255

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                       HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
                                       DI TAHUN KE 3-5


                           Sebagai amanah wakil rakyat, kami di Senayan, tentu
                     berbesar hati dalam menanggapi pro-kontra revisi UU
                     Pemilu dan UU Pilkada. Ini kewajaran apalagi masukan
                     yang disampaikan memiliki nilai konstruktif dari seluruh
                     elemen bangsa.

                           DPR akan lebih cermat dan berhati-hati dalam
                     memaknai realita dan tantangan, karena bagaimana pun
                     konstruksi Pemilu dan Pilkada 2024 harus terus dibahas dan
                     dimatangkan bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan stakeholder
                     terkait tanpa mereduksi kebijakan yang menimbulkan pro
                     dan kontra.

                           Perbedaan-perbedaan yang ada dapat dimaknai
                     sebagai  Rahmatan lil alamin. Dan sewajarnya kita
                     bersyukur, bisa menyaksikan secara detail gerakan menuju
                     2024 yang kini tumbuh dari ‘rahim’ yang beragam. Sajian
                     tagline disertai kemunculan sejumlah tokoh dengan latar
                     belakang berbeda merupakan sinyal kuat, begitu hebatnya
                     demokrasi di negeri yang kita cintai.

                           Organisatoris massa buruh, kelompok professional,
                     aktivis reformasi dan kepemudaan yang dekat dengan
                     berbagai elemen penting di masyarakat, hingga tokoh-
                     tokoh politik yang sarat pengalaman terus menggelorakan
                     semangatnya membangun kekuatan menuju Pemilu 2024.

                           Seraya terus bekerja, DPR mengucapkan: Selamat
                     datang pejuang demokrasi. Ruang-ruang politik yang
                     begitu dinamis ini, memberikan semangat wakil rakyat
                     untuk mampu mengejawantahkan demokrasi dalam
                     kemasan regulasi yang tengah dibahas.




                                             241
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260