Page 257 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 257

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                       HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
                                       DI TAHUN KE 3-5


                     Pilkada yang sehat dan bermartabat. Dinamika yang hadir
                     menjadi pelajaran berharga untuk kita terus menguatkan
                     konsolidasi. Demokrasi bukan lagi sekadar prosedural,
                     tetapi bersifat substantif dalam menjaga kualitas Pemilu
                     dan Pilkada 2024.
                           Wajar pula rasanya jika konstelasi yang muncul
                     menjadi penanda  begitu  hebatnya  bangsa  Indonesia
                     mengelola politik di tingkat nasional dan lokal lewat isu-
                     isu yang berselancar di ponsel kita. Demokrasi terbukti
                     mampu bersinergi dengan semangat revolusi teknologi.
                     Sebaran informasi tidak lagi bersekat, namun lebih terbuka
                     dan transparan.

                           Ini tanda revolusi 4.0 telah hadir dalam dimensi
                     demokrasi. Sepantasnya, teknologi ini pula selaras dengan
                     regulasi dan diimplementasikan  pada Pilpres,  Pemilu
                     Legislatif dan Pilkada 2024 sesuai kebutuhan.
                           Dari pemaparan di atas, revisi terhadap UU
                     Pemilu dibutuhkan untuk mencari solusi atas sejumlah
                     kekhawatiran bila tiga event itu diselenggarakan serentak.
                     DPR akan terus memberikan kritik, saran terhadap hal-
                     hal penting dari kesiapan anggaran, penyelenggara, data
                     pemilih demi keadilan dan kepastian hukum. 89

                           Sejumlah catatan ini tentu menekankan pada
                     aspek-aspek kualitas jalannya pesta demokrasi. Tidak
                     lain semangat ini lahir untuk memberikan solusi dalam
                     membangun sistem penyelenggaraan Pilpres, Pemilu
                     Legislatif dan Pilkada yang efektif dan efisien. Meskipun
                     dalam perjalanannya, skema revisi UU Pemilu tidak bisa
                     dibahas dalam program kerja tahun 2021, mengingat

                  89  h t tps:// nasional.k ompas.c om / r e ad /20 21 / 0 2 / 09 /10165731 /
                     azis-syamsuddin-sebut-revisi-uu-pemilu-penting-guna-perkuat-kualitas?page=all

                                             243
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262