Page 262 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 262
HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan
Dari kesimpulan sederhana di atas, DPR mencermati
pula munculnya problematika terkait periodisasi masa
jabatan personel penyelenggara Pemilu yang habis pada
April 2021 khususnya di tingkat daerah. Secara tidak
langsung, DPR harus menunggu kembali bergulirnya seleksi
yang berlangsung di setiap provinsi pada September 2022.
Termasuk hasil dari proses seleksi di tingkat Kabupaten/
Kota yang dilangsungkan hingga medio Agustus 2023. DPR
berharap, KPU RI sejak awal mampu memberikan garansi
bahwa proses seleksi berjenjang tidak mengganggu fase-
fase pembahasan di tingkat Komisi maupun Tim Kerja yang
telah ditunjuk.
KPU juga harus mampu merangkai mekanisme
rekrutmen secara singkat namun tidak menanggalkan
esensi keterbukaan, independensi dan transparansi.
Dengan demikian tidak membuka celah kesempatan bagi
siapapun untuk memasukan ’referensi’ golongan atau partai
tertentu yang secara jelas memiliki kepentingan politik
dalam merealisasikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Kecemasan dengan rentang waktu pengisian
personel ini tentu saja tidak melunturkan semangat rekan-
rekan di DPR untuk membahas tema RUU Pemilu yang sejak
awal diinisiasi. Meskipun pada awal 2021 justru ditarik dari
agenda Prolegnas Prioritas. Semangatnya tidak lain untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024 yang
lebih cepat, tepat, adil dan transparan sebagai bentuk
legacy dari penyelenggaran Pemilu pasca reformasi.
Di sisi lain dengan tertundanya pembahasan RUU
Pemilu telah berdampak pada gagalnya penyelenggaraan
248
