Page 264 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

Garis besarnya, DPR memberikan apresiasi terhadap
pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di
270 daerah. Dengan jumlah pemilih lebih dari 100 juta
orang, ini tentu angka yang fantastis, terlebih persiapan
yang dilakukan KPU, Bawaslu dan perangkat kerja di
pusat dan daerah berjalan kurang dari enam bulan (Juni-
Desember 2020).

Sementara jika kita bandingkan dengan Pilkada 2022
dan 2023 sebenarnya pemerintah memiliki waktu yang
cukup, persiapan lebih dari satu tahun. Lalu apa dampak
yang terjadi dengan penundaan tersebut? Kondisi ini
secara tidak langsung menghambat proses pergantian
kepemimpinan di tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota.

Konsekuensinya, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) harus menyiapkan 272 penjabat (Pj) kepala
daerah pada 2022 dan 2023. Tentu kewajiban ini sejalan
dengan Pasal 201 poin 9 UU No. 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang,
menyebutkan bahwa kekosongan jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota untuk sementara diemban oleh
penjabat (Pj) hingga ditetapkannya kepala daerah dalam
proses Pemilihan Serentak Nasional 2024.

Pada posisi ini, DPR RI kembali mengingatkan kepada
Kemendagri untuk memberikan pemahaman secara

250