Page 265 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 265
Dr. Fadli Zon, M.Sc
HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
DI TAHUN KE 3-5
menyeluruh kepada perangkat daerah dan publik untuk
tidak menyamakan terminologi Pj, dengan Pjs, Plt, dan Plh.
Pasalnya, Pj berkedudukan sama dalam hal
kewenangan. Ini layaknya kepala daerah yang terpilih melalui
proses Pilkada. Sedangkan untuk posisi Pelaksana Tugas
(Plt), Pelaksana Harian (Plh) dan Pejabat Sementara (Pjs)
dalam tata aturan Pemerintahan Daerah kewenangannya
lebih terbatas.
Dari hal-hal di atas, DPR meminta jaminan kepada
Kemendagri, bahwa pelaksanan kegiatan Pemerintahan di
tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota tidak terganggu,
baik dari sisi legitimasi, administrasi, perizinan, keamanan,
maupun investasi akibat kekosongan kepala daerah
definitif.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu
menghadirkan gelaran Pemilu 2024 dengan suasana sejuk
dan harmonis. Perbedaan pandangan politik hal lumrah
namun jangan sampai muncul keterbelahan simpatisan
yang menimbulkan gesekan keras hingga jatuhnya korban
jiwa akibat ketidakpuasan.
DPR yang hakikatnya menjadi tumpuan rakyat sangat
menaruh harapan kepada pelaksana Pemilu 2024 khususnya
jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP agar benar-benar menjaga
integritas. Kedaulatan rakyat adalah panglima tertinggi,
hak pilih adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai
demokrasi. Laksanakan proses yang ada sesuai norma dan
aturan yang berlaku tanpa ada yang tercederai.
251
