Page 269 - HOPE HARMONY & HUMANITY

Dr. Fadli Zon, M.Sc
HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
DI TAHUN KE 3-5

merekapitulasi hasil pemungutan suara melalui sistem
silang. Ini juga jika diperkenankan oleh saksi maupun
pengawas independen. Karena faktanya selama ini tidak
ada payung hukum yang mendasari PPS membantu PPK.

DPR meyakini KPU sadar dengan kondisi ini. Maka
kondisi faktual yang ada diharapkan mampu dituntaskan
dengan pendekatan teknologi yang mudah dan mampu
mendukung kinerja perangkat. Baik di tingkat KPPS
maupun PPK.

Korpolkam DPR RI juga berharap kepada KPU RI,
Bawaslu maupun perangkat kerja lainnya, untuk segera
melakukan penjajakan dengan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) yang sejak 2018 lalu telah
menggaungkan penggunaan perangkat elektronik yang
kiranya bisa diterapkan pada Pemilihan Umum Legislatif,
Pemilihan Presiden bahkan Pilkada Serentak 2024.

Terlebih BPPT telah memeroleh sertifikat yang
memungkinkan instansi ini mengeluarkan dan melakukan
verifikasi tanda tangan digital atau disebut Certificate
Authority (CA). Ada tiga hal yang menurut kami teknologi
dari BPPT bisa digunakan (selengkapnya lihat infografis).

255