Page 271 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 271
Dr. Fadli Zon, M.Sc
HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
DI TAHUN KE 3-5
Tantangan teknologi ini harus pula dibarengi dengan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung dalam
penerapannya di lapangan. Apalagi tanda tangan digital
BPPT ini telah diujicobakan saat Pemilihan Pilkada 2018.
Ke depan, tanda tangan digital ini bisa dimanfaatkan
bukan hanya untuk Pemilu tetapi juga untuk verifikasi
surat berharga lainnya. Ini adalah tantangan utama yang
diharapkan mengurangi sengketa Pemilu dari dugaan
kecurangan surat suara, dugaan kecurangan mata pilih,
munculnya kecurigaan jual-beli suara hingga manipulasi
data akhir yang menjadi pangkal gugatan ke Mahkamah
Agung.
Pada prinsipnya peta rencana tindakan atau
roadmap terkait dukungan infrastruktur dan komunikasi
menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak bisa
terhindarkan. DPR juga berkomitmen untuk mendorong
Peraturan KPU memasukan Sistem Informasi Partai Politik
(Sipol) yang terbaru untuk menjadi refrensi parpol dalam
menjalankan Peraturan KPU.
Penerapan Sipol tentu harus pula dilandasi kekuatan
hukum sebab dalam UU Pemilu tidak mengatur hal tersebut.
Maka penting kiranya payung hukum untuk mengunci
kekuatan Sipol yang nantinya diimplementasikan.
Dengan penerapan Sipol, setidaknya melengkapi
tujuh sistem informasi yang sejauh ini lekat dengan tata
kerja KPU. Delapan sistem tersebut yakni Sistem Informasi
Logistik (Silog), Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih),
Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), Sistem
informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Anggota
257
