Page 302 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 302

HOPE
                                      Harmony & Humanity
                                 Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan


                           2)  Partisipasi  berbentuk  pengujian  undang-
                              undang, yaitu partisipasi yang dilakukan dengan
                              cara mengajukan permohonan uji materil.
                              Sehubungan dengan cara ini, uji materil dibedakan
                              menjadi 2 (dua), yaitu uji materil menguji undang-
                              undang yang baru disahkan terhadap peraturan
                              perundang-undangan lainnya kepada Mahkamah
                              Agung (vide Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun
                              1945) dan uji materil menguji undang-undang
                              yang baru disahkan terhadap undang-undang
                              dasar atau  judicial review  kepada Mahkamah
                              Konstitusi (vide Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun
                              1945);

                           3)  Sosialisasi  undang-undang, yaitu partisipasi
                              masyarakat dalam bentuk penyebaran produk
                              undang-undang yang baru dengan cara
                              penyuluhan, seminar, lokakarya, diskusi, dan
                              sebagainya. Partisipasi sosialisasi undang-undang
                              ini bertujuan untuk dipahami dan bermanfaat bagi
                              masyarakat luas.

                           Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat
                     digarisbawahi bahwa suatu  proses pembentukan undang-
                     undang di dalamnya melingkupi:

                           Pertama, elaborasi ditekankan kepada konsekuensi
                     Indonesia sebagai negara hukum yang mewajibkan segala
                     aspek kehidupan harus didasari oleh hukum. Hukum yang
                     dimaksud dalam hal ini yaitu undang-undang. Pembahasan
                     lebih lanjut ditekankan pada eksplanasi serangkaian proses




                                             288
   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307