Page 298 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

masyarakat di luar jabatan publik atau suprastruktur
120
politik. Dalam hal ini, para pelaku partisipasi masyarakat
demikian merupakan kekuatan masyarakat yang tergolong
sebagai infrastruktur politik, antara lain meliputi pers,
tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok
kepentingan, perguruan tinggi termasuk mahasiswa, dan
partai politik yang tidak memperoleh wakilnya dalam
parlemen. Kekuatan ini juga dapat memberikan kontrol
121
dan pengaruh terhadap kebijakan publik yang dalam hal
ini berupa undang-undang.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan
undang-undang secara lebih spesifik terbagi ke dalam 3
(tiga) tahap, antara lain meliputi: (1) tahap ante legislative;
122
(2) tahap legislative; (3) tahap post legislative. Implementasi
lebih lanjut secara konkret dapat dilakukan dengan berbagai
bentuk sebagaimana mengacu pada masing-masing tahap
partisipasi, antara lain sebagai berikut: 123

a. Partisipasi Tahap Ante Legislative, secara ringkas
bentuk partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah
sebagai berikut:

1) Partisipasi berbentuk penelitian, yaitu
menghimpun permasalahan dalam kehidupan

120 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Cet. IV, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999,
hlm. 143.
121 Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional di
Era Demokrasi“, Jurnal Konstitusi, Volume 11 Nomor 3, September 2014, hlm. 592.
122 Jufrina Rizal, “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama: Suatu Tinjauan Sosiologi
Hukum Perundang-Undangan”, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000, hlm.
15.
123 Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cet. I, Yogyakarta:
UII Press, 2009, hlm. 306.

284