Page 295 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 295
Dr. Fadli Zon, M.Sc
HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
DI TAHUN KE 3-5
1) penyampaian laporan yang berisi proses,
pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan
hasil Pembicaraan Tingkat I;
2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari
tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan
yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna;
dan
3) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh
Menteri yang ditugaskan. 114
j. Dalam halnya tidak mencapai kesepakatan melalui
musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan
suara terbanyak; 115
k. RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama
DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden
untuk disahkan menjadi undang-undang dengan
dibubuhkan tanda tangan, ditambahkan kalimat
pengesahan, serta diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia; 116
l. Apabila pembahasan RUU telah memasuki
pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan
DPR saat itu, hasil pembahasan tersebut disampaikan
kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan
kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU
tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar
Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas
prioritas tahunan. 117
114 Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
115 Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
116 Pasal 72 ayat (1) juncto Pasal 73 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
117 Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
281
