Page 296 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

3. Peran Serta Masyarakat dalam Proses
Pembentukan Undang-Undang yang Aspiratif
dan Partisipatif
Partisipasi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi
manusia sejatinya diakomodasi dalam salah satu ketentuan
dalam UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.
118
UUP3 sebagai norma hukum atribusi dari UUD NRI
Tahun 1945 mengatur secara umum mengenai partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan undang-
undang. UUP3 mengatur mengenai ketentuan partisipasi
masyarakat, yang secara pokoknya antara lain berisi
sebagai berikut:
119
1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan;

2) Bentuk masukan secara lisan dan/atau tertulis
dapat dilakukan melalui:

a) rapat dengar pendapat umum;

b) kunjungan kerja;

c) sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/
atau diskusi;

118 Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
119 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

282