Page 294 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah; 109
f. Materi muatan RUU sebagaimana diajukan oleh DPD
serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden
sebagaimana dijelaskan di atas sebelumnya. RUU
demikian beserta naskah akademiknya diajukan
secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan
DPR; 110

g. RUU ditindaklanjuti melalui 2 (dua) tingkat
pembicaraan (Pembicaraan Tingkat I dan
Pembicaraan Tingkat II); 111
h. Sehubungan dengan Pembicaraan Tingkat I,
tindak lanjut dilakukan dalam rapat komisi, rapat
gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat
Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
112
Adapun kegiatan dalam Pembicaraan Tingkat
I antara lain meliputi Pengantar Musyawarah,
Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM),
dan Penyampaian Pendapat Mini. 113
i. Sehubungan dengan Pembicaraan Tingkat II, tindak
lanjut dilakukan dalam rapat paripurna DPR dengan
kegiatan meliputi:

109 Pasal 165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
110 Pasal 166 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
111 Pasal 168 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
112 Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
113 Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

280