Page 290 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

Mulai dari tahap perencanaan, tahap penyusunan,
tahap pembahasan, tahap pengesahan, hingga tahap
pengundangan. Serangkaian proses tersebut pada
hakekatnya membutuhkan partisipasi masyarakat agar
menghasilkan undang-undang yang responsif dan
partisipatif.

Adapun pokok-pokok singkat yang akan disampaikan
di dalam tulisan ini, mengenai 2 (dua) hal pokok, yaitu
proses pembentukan undang-undang dalam kerangka
negara hukum Indonesia, dan peran serta keterlibatan
masyarakat secara ideal dalam proses pembentukan
undang-undang sehingga senantiasa melahirkan undang-
undang yang aspiratif dan partisipatif.

2. Proses Pembentukan Undang-Undang dalam
Kerangka Negara Hukum Indonesia
UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma konstitusi
atau norma hukum yang paling tinggi di antara peraturan
perundang-undangan lainnya di Indonesia sejatinya telah
menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
100
Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan
segala bentuk elemen hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, termasuk segala tindakan Pemerintah, harus
didasari oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Salah
satu instrumen peraturan hukum yang berlaku adalah
undang-undang.

Undang-undang merupakan jenis peraturan dalam
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
yang mempunyai peranan penting. Segala hal yang masih

100 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

276