Page 293 - HOPE HARMONY & HUMANITY

Dr. Fadli Zon, M.Sc
HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
DI TAHUN KE 3-5

Prolegnas) yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), dan Pemerintah untuk jangka waktu
menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas
pembentukan Rancangan Undang-Undang; 105

b. Rancangan Undang-Undang dalam proses
pembentukan undang-undang dapat berasal dari
DPR, Presiden, atau DPD; 106

c. Setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan
harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali
untuk Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN),
Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu
menjadi undang-undang, dan Rancangan Undang-
Undang pencabutan undang-undang atau
pencabutan Perppu; 107

d. RUU yang berasal dari DPR diajukan oleh anggota
DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi; 108
e. RUU yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan
Surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

105 Pasal 16 juncto Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
106 Pasal 163 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
107 Pasal 43 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
108 Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

279