Page 288 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
96
Implementasi konkret dari konsekuensi sebagai negara
hukum adalah dengan pembentukan hukum tertulis
peraturan perundang-undangan.
Pembentukan undang-undang adalah bagian dari
aktivitas dalam menata masyarakat yang terdiri dari
gabungan individu-individu manusia dengan segala
dimensinya. Hal demikian menjadi faktor pendorong
97
bagi pembuat kebijakan untuk merancang, membentuk,
dan menyusun undang-undang yang responsif bagi
masyarakat. Pembentukan undang-undang dalam hal ini
sedemikian rupa dituntut untuk menghasilkan undang-
undang yang secara nyata mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat kelak, dengan memegang teguh prinsip-prinsip
dalam membentuk suatu undang-undang, yaitu mampu
dilaksanakan, dapat ditegakkan, sesuai dengan prinsip
jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang
diatur, dan mampu menyerap aspirasi masyarakat. 98

Proses pembentukan undang-undang pada
kenyataannya melibatkan banyak elemen. Salah satu
elemen yang penting dalam proses menghasilkan produk
hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.
99
Ketentuan dalam konstitusi Indonesia pada pasal 20 ayat

96 Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Responsif”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume
2 Nomor 5, Agustus 2014, hlm. 286.
97 Satjipto Rahardjo, Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis, Makalah Seminar “Mencari
Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum
Indonesia”, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, April 1998, hlm. 3.
98 Abindon, “Legislative Technique as Basis of a Legislative Drafting System Information and
Communication Technology Law”, Law Journal Volume 9 Nomor 2, Juni 2000, hlm. 2.
99 Rahendro Jati, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”,
Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), Volume 1 Nomor 3, Desember 2012, hlm.
331.

274