Page 283 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 283

Dr. Fadli Zon, M.Sc
                       HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
                                       DI TAHUN KE 3-5


                  5. Optimisme Menatap Transisi Kepemimpinan
                     2024
                           Pemilu 2024 memang masih jauh jika dilihat dari
                     tenggat waktu. Namun seluruh komponen penyelenggara
                     tidak boleh abai dengan lebarnya jarak untuk menginisiasi
                     tahapan. Karena jika terlena dan berlarut-larut dalam
                     membuat skema akan menimbulkan kegamangan pemilih.

                           Kebiasaan buruk mepetnya sosialisasi seperti
                     tahapan  Pilkada  2020  (enam  bulan) jelas  tidak  efektif.
                     Terkikis dengan  bauran  kampanye  Pilpres  yang sejak
                     dini telah merangsang minat konstituen. Kondisi ini
                     yang kemudian menjadi salah satu penyebab rendahnya
                     pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan. Sehingga
                     cenderung abai terhadap proses Pemilu dan pelanggaran
                     terjadi tanpa pengawasan dini.

                           Pemahaman masyarakat khususnya pemilih pemula
                     sangat rendah, terlebih mengharapkan partisipasi kaum
                     muda, tentu jauh dari harapan. Padahal sosialisasi yang
                     digaungkan seharusnya mampu merangsang pemilih
                     pemula agar lebih ’melek’ politik baik secara personal
                     terhadap kandidat wakil rakyat, visi-misi partai hingga
                     korelasinya terhadap kepemimpinannya.

                           Bersumber dari pemaparan masyarakat di daerah
                     mayoritas pemilih pemula termasuk penyandang disabilitas
                     tidak memahami secara detail tugas pokok, apalagi kinerja
                     yang dihasilkan wakilnya di parlemen, baik di tingkat DPR
                     RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Terlebih




                                             269
   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288