Page 278 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

Dari data yang diterima DPR RI mayoritas masa
jabatan anggota KPU RI akan berakhir pada tahun 2022
sementara 24 provinsi serta 317 kabupaten/kota berakhir
pada 2023. Jumlah ini belum termasuk masa jabatan
anggota KPU di sembilan provinsi dan 196 kabupaten/kota
pada tahun 2024 atau jelang hari H pemungutan suara.

Situasi ini jelas menuntut keputusan cepat agar
tahapan tiga agenda besar di tahun 2024 tidak terganjal
lantaran kekosongan jabatan penyelenggara. Dari
kerentanan ini, DPR menyadari perpanjangan perlu
dilakukan namun baiknya diseragamkan agar masa
jabatan tidak berbeda-beda. 919293 Termasuk dalam
rekrutmen penyelenggara Pemilu baik di tingkat provinsi,
maupun kabupaten/kota. Sebab, jika ini tidak dilakukan
secepatnya, akan berpotensi menimbulkan kerancuan
dan mengganggu tahapan. Jelas tidak memungkinkan, jika
satu tahun menjelang pelaksaan, mayoritas komisioner
atau penyelenggara merupakan wajah-wajah baru. Tentu
memerlukan adaptasi yang memakan waktu.

Sementara tahapan dan kesiapan membutuhkan
akselerasi cepat di lapangan. Mempertimbangkan
hal tersebut, DPR melihat ada dua hal yang dapat
ditempuh dalam memutuskan perpanjangan masa jabatan
penyelenggara (Lihat infografis).

91 https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20161115-013543-9814.pdf , RANCANGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN... TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
92 https://www.kpu.go.id/berita/baca/9721/raker-bersama-komite-1-dpd-ri-kpu-paparkan-
rancangan-pemilu-dan-pemilihan-2024, https://www.republika.co.id/berita/qv29xo409/
perpanjangan-masa-jabatan-penyelenggara-pemilu-butuh-perppu.
93 h t tps:// w w w . tri bunne ws.c om / nasional /20 21 / 06 /19 /
usulan-perpanjang-masa-jabatan-kpu-sudah-tepat-atasi-kerumitan-pemilu-2024.

264