Page 291 - HOPE HARMONY & HUMANITY

Dr. Fadli Zon, M.Sc
HAL PENTING YANG HARUS DILAKUKAN KORPOLKAM
DI TAHUN KE 3-5

bersifat pokok atau masih merupakan garis besar penting
dalam aturan dasar atau norma konstitusi, diturunkan
untuk diatur dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab
101
itu, segala ketentuan fundamental mengenai pembentukan
undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI
Tahun 1945, diatribusikan ke dalam bentuk undang-
undang sehingga menjadi ketentuan yang lebih mudah
terimplementasi.

Ditinjau dari segi norma hukum konstitusi,
kekuasaan pembentuk undang-undang sebagaimana
diamanatkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 ada pada
DPR. Setiap rancangan undang-undang dalam proses
102
pembentukannya dibahas oleh DPR dan Presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama. UUD NRI Tahun
103
1945 mengamanatkan terlaksananya check and balances
antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan undang-
undang. Adapun ditinjau dari segi norma undang-undang,
proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 16
– Pasal 23 juncto Pasal 43 - Pasal 51 juncto Pasal 65 – Pasal 74
UUP3 juncto Pasal 162 – Pasal 173 Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pembentukan undang-undang wajib berada pada
koridor dan jalur yang sesuai dengan amanat UUD NRI
Tahun 1945. Dalam hal ini, terdapat hal-hal yang sudah

101 Muhammad Fadli, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 51.
102 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
103 Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

277