Page 81 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 81
DINAMIKA DALAM NEGERI
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2008, yang sekaligus menjadi
payung hukum Otsus untuk Papua Barat.
Pelaksanaan dana Otsus bertujuan untuk
menyejahterakan kehidupan rakyat Papua dan Papua
Barat dalam bingkai NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1) Analisis terhadap Alokasi Dana Otsus Papua
Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Pusat telah
mengalokasikan Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi
Papua sebesar Rp70,37 triliun dan Dana Tambahan
Infrastruktur (DTI) sebesar Rp21,89 triliun.
Dinilai dari Perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia dan Presentase Penduduk Miskin (IPM) di Provinsi
Papua, meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya
tetapi masih menduduki peringkat terendah secara
nasional. Bila ditinjau dari komponen pembentukan IPM-
nya, penyebab utama rendahnya nilai IPM di Provinsi Papua
secara umum adalah terkait dengan aspek pendidikan,
aspek ekonomi dan aspek kesehatan di tingkat Provinsi
dan kabupaten/kota.
Sedangkan terkait data persentase penduduk
miskin, Provinsi Papua mengalami penurunan sejak tahun
2010 sampai tahun 2019. Namun jika dibandingkan secara
nasional maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua
memiliki persentase tertinggi.
65
