Page 85 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 85
DINAMIKA DALAM NEGERI
Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan
penggunaan anggaran.
Meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
Meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran
berdasarkan kinerja pelaksanaan.
Meningkatkan monitoring dan evaluasi melalui sinergi
dengan kementerian dan lembaga.
Meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan
prioritas nasional.
Memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran.
Memperbaiki tata kelola dana Otsus.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam,
yang secara Ex-officio bertanggungjawab menangani
masalah Otonomi Khusus (Papua, Aceh, DIY, dan DKI
Jakarta), telah membentuk Pansus RUU Otsus Papua.
Pansus ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka
panjang dan komprehensif di Bumi Cendrawasih.
Upaya kerja Pansus RUU Otsus Papua pada akhirnya
telah membuahkan hasil dengan disahkan RUU tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi
disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat
Paripurna DPR ke XXIII.
Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini merupakan
69
