Page 88 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

koordinasi dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh DPR, DPD, BPK dan Perguruan Tinggi Negeri serta
pembentukan Badan Khusus yang berada di bawah
Presiden untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi,
harmonisasi pelaksanaan Otsus di Provinsi Papua.

Adapun bentuk lain dari perbaikan tata kelola dalam
Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua antara lain:

Pertama, adanya Rencana Induk (grand design) untuk
memberikan arah pembangunan yang lebih jelas dan
terukur;

Kedua, Pembagian Dana Otsus menjadi penggunaan
bersifat umum (block grant) dan penggunaan berbasis
kinerja (specific grant) agar penggunaan Dana Otsus
lebih fokus dalam mencapai target kinerja output dan
outcome;
Ketiga, Perbaikan mekanisme pembagian dan penyaluran
dana Otsus yang langsung ke kabupaten/kota guna
percepatan pemanfaatan dana Otsus bagi masyarakat
Papua yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten/
kota. Perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

DPR berharap setelah RUU ini diundangkan, pemerintah
akan melakukan sosialisasi kepada stakeholder di
tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan

72