Page 86 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 86
HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan
upaya bersama dan wujud komitmen Pemerintah, DPR,
dan DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Sesuai dengan Surat Presiden (Surpres) terkait
pengajuan Rancangan Undang-Undang ini, Pemerintah
mengajukan perubahan hanya pada 3 pasal yaitu Pasal 1
tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang Keuangan,
dan Pasal 76 tentang Pemekaran Daerah.
Namun dalam perkembangannya, mengikuti
dinamika diskusi yang sangat produktif dan berkualitas,
serta mendengarkan aspirasi masyarakat, akhirnya Rapat
Panitia Khusus telah menetapkan perubahan atas 20 Pasal
sebagai berikut: Sebanyak 3 Pasal usulan sesuai Surpres;
Sebanyak 17 Pasal di luar usulan pemerintah sebagaimana
Surpres.
Perubahan pada pasal-pasal tersebut mencerminkan
kebijakan afirmasi seperti yang telah disampaikan oleh
Menteri Dalam Negeri sebagai perwujudan kebijakan :
Politik Afirmasi. Perubahan Undang-Undang ini
menambahkan penyebutan untuk DPRD Kabupaten/
Kota dengan DPRK dan menambahkan unsur DPRK
dari OAP melalui mekanisme pengangkatan dengan
jumlah 1/4 dari jumlah anggota DPRK yang dipilih dalam
pemilihan umum, dan sekurang-kurangnya 30% dari
unsur perempuan OAP.
70
