Page 87 - HOPE HARMONY & HUMANITY
P. 87
DINAMIKA DALAM NEGERI
Afirmasi OAP di bidang Ekonomi. Perubahan beberapa
pasal dalam Rancangan Undang-Undang ini menunjukkan
keberpihakan kepada OAP di bidang ekonomi. Melalui
undang-undang ini, dana otonomi khusus ditingkatkan
dari 2% menjadi 2,25% dengan perbaikan dalam hal tata
kelola. Selain itu, di bidang ekonomi, telah disepakati
bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) Migas sebesar 70% untuk
Provinsi Papua Barat diperpanjang dari tahun 2026
menjadi 2041 untuk dipergunakan semaksimal mungkin
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan dukungan pendanaan dalam bentuk Dana Otsus
dan Dana Bagi Hasil Migas tambahan, disertai Dana
Tambahan Infrastruktur dan Transfer ke daerah lainnya
diharapkan dapat mendukung Pemerintah Provinsi
Papua mempercepat pembangunan di wilayah Papua.
Dalam upaya untuk mendorong peningkatan
pembangunan sektor prioritas yaitu pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur, juga telah diatur besaran
penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus
untuk sektor-sektor prioritas tersebut.
Dengan ketentuan ini, diharapkan penggunaan Dana
Otsus yang lebih tepat sasaran dan lebih memberikan
dorongan untuk kesejahteraan masyarakat Papua,
khususnya Orang Asli Papua.
Perbaikan tata kelola pemerintahan. Perubahan yang
telah disepakati dalam RUU ini juga menekankan aspek
perbaikan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan
71
