Page 96 - HOPE HARMONY & HUMANITY

HOPE
Harmony & Humanity
Merakit Harapan dalam Bingkai Harmoni dan Kemanusiaan

masalahan kelembagaan keamanan laut nasional ini yang
makin mengkhawatirkan jika tidak diselesaikan segera.
Untuk itu, Indonesia harus segera bangkit dan bersatu
untuk mengatasi semua isu tersebut, sehingga wilayah
laut Indonesia aman bagi seluruh pengguna laut dari dalam
dan luar negeri. 7
Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 tentang Kelautan merupakan aturan terbaru
dan bisa dijadikan sebagai payung hukum yang cukup
komprehensif. Hanya saja, pada tataran teknis, UU ini masih
membutuhkan aturan turunan agar tidak terjadi tumpang
tindih wewenang dan tupoksi antar instansi terkait
keamanan maritim. Mengingat tantangan dan hambatan
yang akan kita hadapi ke depan semakin kompleks dan
sulit diprediksi.
Pada akhirnya DPR sendiri, melalui tugas dan
fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan) akan
senantiasa mendukung dan berkomitmen untuk menjaga
keamanan dan kedaulatan NKRI, agar kawasan ini menjadi
ekosistem perdamaian yang produktif bagi kepentingan
nasional dan juga semua bangsa di dunia.

2) Ancaman Terorisme
Mengawali tahun 2021, Presiden Joko Widodo
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

7 Lihat, Sinergi Kelembagaan Dalam Tata Kelola Keamanan Laut, https://law.ui.ac.id/v3/sinergi-
kelembagaan-dalam-tata-kelola-keamanan-laut-oleh-arie-afriansyah-s-h-m-i-l-ph-d/, diakses 17
Juli 2021

80