Page 10 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

elemen masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan Orde Baru
membuat harapan kepada lembaga legislatif yang seyogyanya memiliki hak
yang dijamin undang-undang untuk mengontrol jalannya pemerintahan
semakin besar.
Harapan kepada lembaga legislatif untuk mengawal pemerintah
menguat pada masa awal pemerintahan Orde Baru seiring dengan
...kebebasan sikap tegas pemerintah terhadap penyelesaian kasus pemberontakan

pers mengalami G.30.S/PKI. Rezim baru tersebut juga diharapkan akan mampu
perkembangan positif membawa perubahan pemerintahan yang signifikan dan berbeda dengan
pemerintahan Orde Lama terutama kebijakan-kebijakan di bidang
yang diharapkan
ekonomi dan politik. Terlebih pada masa awal pemerintahan Orde Baru,
mampu menjadi mitra kebebasan pers mengalami perkembangan positif yang diharapkan mampu

institusi legislatif dalam menjadi mitra institusi legislatif dalam mengontrol jalannya pemerintahan.
mengontrol jalannya Namun dalam perjalanannya, Orde Baru mampu mengeliminasi individu
dan kelompok yang kritis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan
pemerintahan.
hingga akhirnya mampu mengontrol semua institusi dan kekuatan politik
termasuk lembaga legislatif untuk melestarikan kekuasaannya dalam
waktu yang lama.
Tidak ada kekuasaan yang kekal. Demikian pula halnya sebuah
rezim yang kuat sekalipun untuk terus berkuasa. Memasuki era
Reformasi, bandul kekuasaan mengayun ke ranah legislatif seiring dengan
keinginan dan agenda reformasi yang tidak menginginkan adanya sebuah
pemerintahan yang cenderung represif dan tidak demokratis kembali
terulang. Sebaliknya upaya penguatan peran DPR yang semula hanya
dianggap sebagai lembaga pengesah semua keinginan pemerintah terus
bergulir terutama di awal periode reformasi. Pada prosesnya kekuasaan
yang semula berada di tangan lembaga eksekutif sedikit demi sedikit
mulai beralih ke tangan legislatif. Penguatan posisi DPR dimata hukum dan
undang-undang setidaknya terlihat jelas sejak dilakukannya amandemen
terhadap UUD 1945. Peran DPR yang semula hanya mengesahkan undang-
undang bertambah menjadi pemegang kekuasaan yang ikut membuat
undang-undang. Kewenangan yang sangat besar tersebut pada prosesnya
terlihat dalam lahirnya beragam undang-undang dimana DPR memainkan
peranannya saat menanggapi berbagai keinginan perubahan dalam
kehidupan masyarakat terutama menuntaskan amanat reformasi yang
hingga kini masih terus dilakukan. Bahkan dalam beberapa hal, penguatan
peran DPR dalam amandemen UUD 1945 juga membuka peluang beralihnya
wewenang Presiden ke tangan lembaga ini sekaligus semakin membuka
peran DPR dalam ranah penegakan hukum.

dpr.go.id 2