Page 11 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

Pendahuluan

Penguatan peran DPR pasca Reformasi tidak terlepas dari
dilakukannya amandemen UUD 1945 khususnya amandemen pertama
dan kedua. Amandemen pertama UUD 1945 menjadikan DPR sebagai
sebuah institusi yang berpotensi mendominasi pembuatan undang-
undang yang sebelumnya hanya berperan sebagai lembaga yang
memberikan persetujuan. Kesan sebagai sebuah lembaga yang hanya
memberikan persetujuan terlihat jelas pada masa pemerintahan Orde
Baru dimana semua rancangan undang-undang yang diajukan oleh
pemerintah senantiasa disetujui oleh DPR tanpa ada sebuah kritikan
yang menunjukkan jika DPR tengah melakukan pengawasan atau
kontrol yang kritis terhadap institusi eksekutif. Sejumlah tokoh di
luar partai pemerintah yakni Golkar dalam beberapa kasus dianggap
sebagai tokoh yang memberikan warna terhadap jalannya demokrasi
karena dianggap mampu memberikan kontribusi dan kritik terhadap
pemerintah. Namun dalam prosesnya, suara-suara kritis tersebut
tenggelam atau biasanya tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR pada
pemilu berikutnya.
Jika amandemen pertama UUD 1945 memberikan ruang
yang lebih besar kepada DPR untuk membuat undang-undang, maka
amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 menegaskan fungsi
DPR yang meliputi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tidak
hanya ketiga fungsi tersebut, dalam amandemen kedua UUD 1945 juga
menjamin hak anggota DPR untuk menyampaikan usul, pendapat dan
imunitas. Dengan amandemen ini, anggota DPR tidak bisa dituntut
Dengan amandemen di depan pengadilan akibat pernyataan dan pendapat yang mereka

ini, anggota DPR sampaikan dalam rapat-rapat DPR. Kondisi ini sangat berbeda jika
tidak bisa dituntut di dibandingkan dengan DPR pada masa Orde Baru dimana anggota

depan pengadilan... DPR dianggap bersikap pasif seiring dengan maraknya ketidakpuasan
masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Perubahan peran
DPR yang dijamin undang-undang pada masa reformasi ini diharapkan
mampu mengawasi jalannya pemerintahan yang lebih baik dan mampu
menjadi wakil rakyat sesungguhnya untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat.
Amandemen pertama dan kedua UUD 1945 memberikan
kekuatan hukum bagi DPR yang bertujuan untuk memberdayakan
DPR secara internal. Namun pada amandemen ketiga UUD 1945 yang
dilakukan pada 2001 lebih mengatur hubungan antara DPR dengan
lembaga eksekutif dimana kedudukan yang sejajar antara Presiden dan
DPR bermakna Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 3
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018