Page 12 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 12
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
DPR. Secara kasat mata ketiga amandemen ini merupakan sebuah
perubahan yang sangat penting dalam mewujudkan agenda reformasi
dimana para calon anggota legislatif yang dipilih langsung oleh
masyarakat diharapkan mampu menyampaikan keinginan-keinginan
mereka. Selain itu masyarakat juga berharap bahwa DPR di era reformasi
mampu menjalankan hak kontrol mereka terutama dalam mengawal
lembaga eksekutif yang rentan dengan berbagai penyalahgunaan
wewenang yang mengarah pada tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dengan demikian sejumlah amandemen terhadap UUD 1945
secara langsung mengarahkan supremasi DPR. Walaupun demikian
kekuasaan DPR yang dijelaskan dalam Undang-Undang Susunan dan
Kedudukan Anggota Legislatif mengundang polemik karena dengan
sejumlah wewenangnya melalui amandemen UUD 1945, peranan
DPR berpeluang tumpang tindih dengan wewenang yang dimiliki
oleh lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, MPR dan Mahkamah
...memperkuat Konstitusi. Belum lagi dominasi DPR yang memasuki ranah penegakan
kewenangan DPR yang hukum yang berpotensi memunculkan perdebatan dengan lembaga
tinggi lainnya seperti tercermin dalam Undang-Undang No. 4/1999
memiliki hak untuk
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Undang-undang
menyandera siapa tersebut tidak hanya mengatur tugas dan wewenang DPR tetapi juga
saja yang menolak menegaskan peran pengawasan DPR terhadap lembaga eksekutif
permintaan DPR untuk diantaranya adalah hak DPR meminta keterangan Presiden serta
mengadakan penyelidikan. Tidak hanya itu, Undang-Undang No. 27
dimintai keterangan.
yang dibuat pada tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahkan
memperkuat kewenangan DPR yang memiliki hak untuk menyandera
siapa saja yang menolak permintaan DPR untuk dimintai keterangan.
Dengan wewenang baru yang diperoleh berkat adanya
amandemen terhadap UUD 1945, DPR yang terbentuk pada masa
reformasi kini telah bertransformasi menjadi lembaga legislatif
yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat untuk turut memberikan
persetujuan dalam pemilihan sejumlah pejabat publik strategis baik di
ranah eksekutif dan yudikatif. Selain itu DPR di era Reformasi juga ikut
memberikan persetujuan pengangkatan duta besar, anggota komisi
Yudisial, pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Kepala Polri dan Panglima TNI. Pada titik ini, masyarakat berharap DPR
pada masa Reformasi yang telah dibekali dengan berbagai kewenangan
baru mampu mengimbangi harapan masyarakat sekaligus mewujudkan
agenda Reformasi yang diikuti dengan penguatan kelembagaan secara
internal.
dpr.go.id 4
