Page 322 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 322

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                 BERPARLEMEN




                                                  dan Hatta Rajasa dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berisi fraksi-
                                                  fraksi sebelumnya menjadi pendukung Calon Presiden dan Calon Wakil
                                                  Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. KMP terdiri dari Partai Golkar,
                                                  Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional,
                                                  dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan KIH terdiri dari
                                                  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa,
                                                  Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Meski begitu, ada satu partai yang
                                                  memilih untuk tidak menjadi bagian dari dua koalisi tersebut yaitu
                                                  Partai Demokrat. mereka menyatakan ketidakikutsertaannya dalam
                                                  koalisi adalah sebagai penyeimbang. 396
                                                       Kembali kepada dua koalisi partai-partai yang ada di DPR, KMP
                                                  dan KIH. Pada kenyataannya, koalisi partai-partai tersebut ternyata
                                                  tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah pemilihan Presiden 2014,
                                                  terjadi perpindahan dukungan dari partai-partai yang tadinya berada di
                                                  KMP menuju ke KIH. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada
                                                  mulanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah bagian dari KMP.
                                                  Meski begitu, sejak Oktober 2014, partai ini kemudian mengalihkan
                                                  dukungannya kepada Presiden terpilih, Joko Widodo. PPP pun
                                                  berpindah koalisi menjadi bagian dari KIH. Kurang dari setahun setelah
                                                  perpindahan dukungan PPP tersebut, pada bulan September 2015,
                                                  giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan dukungannya
                                                  kepada pemerintah. Hal ini tentu saja mulai menggoyahkan kekuatan
                                                  KMP, karena sebelumnya koalisi ini bisa menguasai parlemen.
                                                  Goyahnya kekuatan KMP baru benar-benar terasa pada bulan Januari
                                                  2016. Pada bulan tersebut Partai Golkar menyatakan dukungannya
                                                  terhadap pemerintah dan kemudian bergabung dengan KIH setelah
                                                  sebelumnya berada di KMP. Perpindahan PPP, PAN dan Partai Golkar
                                                  ini bisa dibilang membuat limbung KMP. Hal ini dikarenakan KIH dan
                                                  Pemerintah yang tadinya hanya memiliki suara minoritas di parlemen
                                                  (37,14%) jika dibandingkan dengan KMP yang mayoritas (47.56%)
                                                  berubah menjadi mayoritas dengan memiliki 66,01% suara di parlemen.
                                                  Hal ini tentu saja sangat menguntungkan pemerintah yang berkuasa
                                                  karena proyek-proyek pemerintah yang sedang berlangsung akan
                                                  lebih mudah disetujui oleh DPR.
                                                       Selain pembentukan Fraksi dan Koalisi, seperti yang disebutkan
                                                  di atas, dibentuk juga Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pembentukan
                                                  AKD tersebut sudah tentu berjalan dengan alot karena diwarnai
                                                  dengan perdebatan antara para anggota agar aspirasi mereka

                                                  396  Lihat Indra Pahlevi. 2015. “Fungsi Representasi DPR…”, ibid., hlm. 5-7.




                                     dpr.go.id   320
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327