Page 325 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat melalui pelaksanaan
berbagai fungsinya. Tantangan yang dihadapi akan semakin berat
dan rakyat akan semakin kritis terhadap DPR. Oleh karena itu, DPR
ingin mewujudkan parlemen modern yang ditandai 3 (tiga) ciri utama
yaitu representasi, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi informasi.
Dengan demikian DPR benar-benar berperan sebagai wakil rakyat
sebagaimana yang dikehendaki. Dalam pelaksanaannya, DPR tidak
sekadar melakukannya melalui pencarian solusi manajerial teknis
semata, tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. 397
Dalam upayanya menjalankan tujuan tersebut di atas, DPR
merujuk kepada amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD. UU tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia
saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Agustus 2014,
beberapa bulan sebelum para anggota legislatif tersebut disahkan
dan dilantik menjadi anggota MPR, DPR, DPD, DPRD. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tersebut di masyarakat dikenal dengan sebutan UU MD3.
...di masyarakat Melalui UU MD3 tersebut, tujuan keberadaan DPR merujuk kepada:

dikenal dengan 1. Melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan

sebutan UU MD3... yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan (prinsip hikmat
kebijaksanaan dan musyawarah);
2. Mengejawentahkan nilai-nilai demokrasi (prinsip
demokratis);
3. Mampu serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi
rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan
kehidupan berbangsa dan bernegara (prinsip aspiratif dan
progresifitas); dan
4. Hal tersebut diperkuat dalam sumpah/janji anggota DPR
dalam Pasal 78 yaitu untuk mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi,
seseorang, dan golongan (prinsip pro publik).
UU ini mengisyaratkan adanya perubahan struktur, baik
pada Alat-alat Kelengkapan DPR RI maupun perubahan struktur
dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

397 Lihat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Agustus 2015. Ringkasan Laporan Kinerja
DPR (1 Oktober 2014 – 13 Agusus 2015). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
hlm. 2

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 323
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018