Page 328 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
b. Pusat Data dan Informasi.
Untuk Badan Keahlian DPR RI, selain diatur dalam Perpres
Nomor 27 Tahun 2015, pelaksanaan tugas Badan Keahlian diatur dalam
Peraturan Pimpinan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
...pelaksanaan tugas
Republik Indonesia.
Badan Keahlian diatur Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran
dalam Peraturan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI di bidang keahlian. Di dalam

Pimpinan DPR Nomor melaksanakan tugasnya, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Badan Keahlian
1 Tahun 2015...
DPR RI;
b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas
unit organisasi di lingkunganBadan Keahlian DPR RI;
c. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
perancangan Undang-Undang (UU) kepada DPR RI;
d. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
kajian anggaran kepada DPR RI;
e. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI;
f. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
penelitian kepada DPR RI;
g. Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
kajian keparlemenan kepada DPR RI;
h. Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian DPR RI; dan
i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan
DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR
RI dibentuk pusat-pusat, yaitu:
a. Pusat Perancangan Undang-Undang, dengan tugas pokok
memberikan dukungan keahlian pada perancangan
Undang-Undang;
b. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, dengan
tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada
pemantauan pelaksanaan Undang- Undang dan pemberian
keterangan DPR untuk persidangan Mahkamah Konstitusi;
c. Pusat Kajian Anggaran, dengan tugas pokok memberikan
dukungan keahlian pada analisis anggaran;
d. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, dengan

dpr.go.id 326