Page 329 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis
akuntabilitas keuangan negara; dan
e. Pusat Penelitian, dengan tugas pokok memberikan
dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan melalui penelitian, pengkajian,
dan pengembangan ilmu pengetahuan. 400

6.1. Mengawal dan Mengawasi

Salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan yang memiliki
makna utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang yang dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu DPR juga melakukan
pengawasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
yang memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan.
Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan
rapat-rapat di DPR RI bersama mitra kerja dan atau masyarakat melalui
kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selanjutnya untuk mengetahui fakta-
fakta, permasalahan, atau tindaklanjut dari bidang masalah yang terkait
dengan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan Pemerintah, DPR
RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke daerah yang ditentukan
dan atau daerah pemilihan yang dilakukan pada masa reses.
Di samping kegiatan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan
DPR RI juga dapat dilakukan dengan pelaksanaan hak-hak DPR RI,
...Panitia Khusus pembentukan Tim, Panitia Khusus (Pansus) Non-RUU dan Panitia

(Pansus) Non-RUU Kerja (Panja) yang dibentuk diantaranya untuk menjawab berbagai
dan Panitia Kerja aspirasi/pengaduan dari masyarkaat yang masuk ke DPR RI, baik
melalui Sekretariat Jenderal (Bagian Pengaduan Masyarakat dan Bagian
(Panja) yang dibentuk
Hubungan Masyarakat) ataupun ke AKD. Selain itu, pelaksanaan fungsi
diantaranya untuk pengawasan juga dilakukan melalui penggunaan hak DPR seperti

menjawab berbagai hak interpelasi (meminta keterangan), hak angket (penyelidikan)
aspirasi/pengaduan dan hak menyatakan pendapat. Secara normatif pelaksanaan fungsi
pengawasan DPR sudah tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2014
dari masyarakat...
tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun
2014. . Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI juga
memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usul pengangkatan
pejabat publik.

400 Lihat Sekretariat Jenderal DPR RI – Badan Keahlian DPR RI. 2016. Rencana Strategis Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR 2016-2019. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI – Badan
Keahlian DPR RI, PDF. Hlm. 9-10

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 327
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018