Page 331 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2014-2018:
DPR Di Era Media Sosial

No. Panja AKD
16 Panja Pengawasan Pupuk dan Benih Komisi IV
17 Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V
18 Panja Konektivitas Transportasi Laut Komisi V
19 Panja Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) I Komisi VI
20 Panja Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) II Komisi VI
21 Panja Aset BUMN Komisi VI
22 Panja Free Trade Zone (Kawasan Perdagangan Bebas) Komisi VI
23 Panja Gula Rafinasi Komisi VI
24 Panja Minyak dan Gas (Migas) Komisi VII
25 Panja Mineral dan Batubara (Minerba) Komisi VII
26 Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII
27 Panja Perlindungan Anak Komisi VIII
28 Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam Komisi VIII
29 Panja Manajemen Penanggulangan Bencana Komisi VIII
30 Panja Kasus Anestesi Komisi IX
31 Panja BPJS Kesehatan Komisi IX
32 Panja Kesehatan Haji Komisi IX
33 Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan Komisi IX
34 Panja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Komisi X
35 Panja Program Indonesia Pintar (PIP) Komisi X
36 Panja Penerimaan Negara Komisi XI
37 Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN BKSAP
38 Panja Sustainable Development Goals BKSAP

Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh, Papua, Papua Barat
dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai dibentuk
sejak DPR pada periode 2004-2009. Kemudian kembali diperpanjang
pada periode 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019 dengan alasan
untuk memastikan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Provinsi
Aceh, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah
dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana mestinya, dan peraturan
pelaksana yang menjadi landasan pemberian keistimewaan pada
daerah-daerah tersebut sudah terbentuk dan dilaksanakan.
Tim melakukan beberapa kali peninjauan ke lapangan. Pada
kunjungan kerja pertama dilaksanakan ke Provinsi Aceh tanggal
23–24 Mei 2015, Tim Pemantau menaruh perhatian besar terhadap
penanganan pengungsi Rohingya dan Banglades yang telah
ditampung di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi
Aceh. Beberapa kesimpulan dari kunjungan kerja tersebut adalah
pertama, Tim Pemantau memberikan apresiasi kepada Pemerintah
Aceh yang bergerak cepat untuk menampung pengungsi Rohingya

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 329
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018